KASUS PERAMPOKAN DAN PEMERKOSAAN DIANGKOT

KASUS PERAMPOKAN DAN PEMERKOSAAN DIANGKOT
Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah
Penyertaan Percobaan Dalam Pidana



Dosen pengampu :
Irawan Djati, M.Hum.
Disusun Oleh :
Nama : Binti Munawaroh
NIM : 210113123
KELAS : SA.C

JURUSAN SYARIAH
PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PONOROGO
2015

KASUS PEMERKOSAAN DAN PERAMPOKAN DIANGKOT

JAKARTA – Salah satu pelaku perampokan dan pemerkosaan di dalam angkutan umum Saad alias MS, 19, selalu berbuat sadis setiap beraksi. Pelaku tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korban.

Kepala Satuan Kejahatan dan Kekerasan Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Helmy Santika mengatakan, selain kelompok pelaku kasus Depok, Saad punya kelompok lain yang sering beraksi melakukan perampokan dan pencurian. Salah satu aksi sadisnya dilakukan kepada seorang pengendara sepeda motor pada 17 November lalu.Ketika itu,korban dilukai dengan senjata tajam hingga tewas. ”Dia memang cukup sadis,bahkan saat beraksi dia tidak segan-segan melukai korban,” kata AKBP Helmy Santika kemarin.

Dia melanjutkan, modus yang digunakan kelompok Saad adalah memepet calon korban. Daerah operasinya sampai saat ini di Bekasi,Jakarta Timur,dan Depok. Saad sudah menjadi target operasi sejak lama. Dalam catatan polisi, kelompok Saad sering kali melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Dalam catatan kepolisian,tahun ini diketahui mereka telah melakukan 10 kali perampasan. ”Para pelaku ini adalah pemain lama dan semuanya sudah masuk dalam target operasi, ”jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharaudin Djafar menegaskan, Saad memang bukan pelaku utama dan tidak memiliki spesialisasi terkait kasus perampokan.

Dia mengikuti kelompok yang mengajak dirinya. ”Kelompoknya banyak dan dia selalu ikut saja apa yang dilakukan kelompoknya, jadi tidak ada spesialisasinya,” tuturnya. Sementara, dari hasil pemeriksaan di Polres Depok,pelaku utama atau otak dari kasus ini adalah Y yang juga pacar A. Kapolres Depok Kombes Pol Mulyadi Kaharani mengatakan, yang melakukan pengancaman dalam aksi tersebut adalah Y.

Selain itu Y juga yang memiliki ide perampokan.Pelaku juga mengancam yang lainnya dalam melakukan perampokan tersebut. ”Jadi, tersangka lain M dan DR juga berada di bawah ancamanY,”jelasnya. Diketahui, R menjadi korban perampokan disertai pemerkosaan saat hendak pergi belanja dagangan ke Pasar Kemiri Muka, Kota Depok pada Rabu (14/12) sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat naik,sudah ada empat orang di dalam angkot terdiri atas tiga laki-laki dan satu wanita. R pun duduk tanpa merasa curiga.Sesampainya di perempatan antara Jalan Margonda dan Jalan Siliwangi,R diancam menggunakan golok oleh salah seorang pria yang ada di angkot. Pelaku kemudian merampas uang Rp500.000 yang sedianya untuk belanja.Anting emas yang digunakan R juga digasak.

Bahkan, pelaku sempat melakukan perbuatan tak senonoh terhadap pedagang sayur ini. Pada Sabtu (24/12) tim khusus Polres Kota Depok berhasil menangkap tiga pelaku, yakni Jr,19,Dd,19,dan YA,18.Ketiganya ditangkap di rumah kakek YA di Bandung. Jr adalah otak kejahatan tersebut.

Dalam aksinya, para tersangka memiliki peran masingmasing. Jr melucuti perhiasan dan memerkosa korban,dibantu Dd. YA,yang tak lain pacar Jr, duduk di sebelah Saad, bertugas untuk memancing korban agar mau naik angkot. Ketiga pelaku ditangkap dalam pengejaran di beberapa kota selama sembilan hari, mulai dari Bekasi, Cikampek, Cirebon, Padalarang hingga Bandung.

Sementara Saad ditangkap di Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/12). Bersamanya ditangkap juga R,19,K, 21, dan C, 20, anggota sindikat perampok kendaraan bermotor di kawasan Jakarta sepanjang 2011.

ANALISIS

Kasus ini termasuk kasus Penyertaan (Deelneming), dan Perbarengan (Concurcus/Samenloop).

1.      Penyertaan

Disebut penyertaan karena yang melakukan tindak pidana ini lebih dari satu orang, seperti dalam pasal 55 dan 56 KUHP:

Pasal 55 :

1.Dipidana sebagai pelaku tindak pidana,

1)Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2)Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2.Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.


Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan,

1.Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,

2.Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.


Dalam kasus ini:

1.      Jr Sebagai Uitlokker (orang yang sengaja membujuk/menganjurkan Pleger untuk melakukan Tindak Pidana).  Dikatakan Uitlokker seperti yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 dan 2.  Menueut KUHP bentuk penganjuran ada 4 syarat, yaitu:

a.       Ada orang yang menggerakkan orang lain

b.      Ada orang yang dapat digerakkan

c.       Cara menggerakkan harus dengan salah satu upaya tertentu

d.      Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana

Dalam kasus ini Jr sudahmemenuhi 4 syarat diatas, Jr sebagai orang yang menggerakkan, Dd, Saad, dan Ya adalah orang yang digerakkan dan sudah benar-benar melakukan perbuatan pidana.

2.      Dd dan saad sebagai Dader/Ploger/Plogen (Orang yang melakukan Tindak Pidana)  karena  mereka yang melakukan/turut serta dengan Jr melakukan perampokan.

Mereka sudah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan dalam UU, baik subjektif maupun objektif/sebagai pelaku nyata/langsung dari Tindak Pidana.


3.      Ya sebagai Mededader (orang yang turut melakukan/turut serta dengan plegen untuk melakukan tindak pidana) dia yang bertugas membujuk pedagang sayur itu untuk mau menaiki angkot. Ya sudah memenuhi 2 syarat sebagai Mededader, yaitu:

a.       Ada kerja sama secara fisik

b.      Harus ada kesadaran kerja sama

Dalam pasal 57 KUHP disebutkan pidana bagi yang membantu dipidana:

1.Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

2.Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3.Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

4.Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja di-permudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.


2.      Perbarengan


Disebut Perbarengan karena mereka melakukan 2 tindak pidana, pemerkosaan dan perampokan.


Mereka telah melanggar 2 pasal:

1.      Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2.      Pasal 362, yaitu: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.


Dalam hal konsepsi kepidanaan perbarengan atau concurcus Delicten terdiri atas 3hal:

1.      Concurcus idealis (Perbarengan Aturan) yaitu seseorang yang dalam kenyataan hanya melakukan 1 perbuatan pidana saja, tetap 1 perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua/lebih aturan hukum pidana.

2.      Concurcus Realis (Perbarengan Perbuatan) yaitu seseorang dalam kenyataan sebenarnya telah melakukan 2/lebih perbuatan pidana yang tidak ada hubungannya satu sma lain dan masing-masing merupakan tindak pidana berdiri sendiri, sebagai oleh karena itu secra hukum ia dipandang telah melanggar 2/lebih aturan hukum pidana yanga ada.

3.      Voortgeztte Handeling (perbuatan berlanjut) yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu dengan yang lain, maka dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.


Dan kasus ini termasuk dalam konsepsi kepidanaan perbarengan atas hal Concurcus Realis, karena benar-benar dalam keadaan yang nyata telah melakukan 2 perbuatan tindak pidana yaitu perampokan dan pemerkosaan.


Jika dikumulasikan murni maka mereka melanggar 2 pasal yaitu pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, maka menjadi 17 tahun penjara.

Akan tetapi di negara kita Indonesia tidak menganut sistem kumulasi, berdasarkan pasal 63 KUHP:

1.      Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2.      Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.


Dalam comcurcus idealis, setidaknya ada 3 sistem pemidanaan sebagai model penyelesaiannya, yaitu:

a.       Sistem Absorsi dipertajam

b.      Sistem kumulasi terbatas/diperlunak

c.       Sistem kumulasi murni


Dua kasus pidana ini dapat diselesaikan dengan model penyelesaian sistem kumulasi terbatas/diperlunak. Sistem kumulasi terbatas atau diperlunak terdapat dalam pasal 66-69 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, sistem kumulasi terbatas/diperlunak ini pada prinsipnya mengajarkan bahwa jika ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum yang dilanggar oleh pelaku concurcus realisadalah tidak sejenis, maka cara pemidanaannya ialah dengan menjatuhkan totalitas/jumlah sanksi pidana yang ada dalam seluruh aturan hukum yang dilanggar. Tetapi total akhir tidak boleh melebihi dari jumlah maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3nya.

Read More

PERATURAN PEMERINTAH

                                                          PERATURAN PEMERINTAH
                                   Tugas kelompok ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah
                                                               Hukum Tata Usaha Negara

                                                                         Dosen pengampu :
                                                                          Dewi Iriani, MH
                                                                           Disusun Oleh :
                                                                             Zikri Fadli
                                                                            Ali Khafidz
                                                                       Ninik Qoriatul M
                                                                       Binti Munawaroh

                                                                 JURUSAN SYARIAH
                                                       PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
                       SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PONOROGO
                                                                              2015

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.
Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
Pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat. Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959.
Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk 4 (empat) materi, yaitu pertama Pasal 32 ayat (3) mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, kedua Pasal 34 ayat (2) mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI, ketiga Pasal 52 ayat (3) mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan Konflik, dan keempat Pasal 58 mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penanganan Konflik. Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan penanganan konflik sosial secara lebih rinci dan operasional yang bertujuan untuk:
a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan
g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
Secara umum materi muatan ini mencakup beberapa substansi pokok, antara lain mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kegiatan pencegahan konflik yang memang tidak diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat dilaksanakan di lapangan.

ANALISIS

Dalam Penanganan Konflik sosial pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang menyangkut 4 materi, yaitu:
1. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 menyebutkan bahwa:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah diatur pada BAB III  Bagian 1 pasal 8 dan 9  :
Pasal 8
Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dimaksudkan untuk:
a. meminimalisir jumlah korban;
b. memberikan rasa aman;
c. menghilangkan trauma; dan
d. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.
Pasal 9
(1) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
b. pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
d. pelindungan terhadap kelompok rentan;
e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
g. penegakan hukum;
h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
i. penyelamatan harta benda korban.

2. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 menyebutkan bahwa:
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah diatur pada BAB IV Bagian 1 sampai 5.
3. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 menyebutkan bahwa:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah diatur pada BAB VI Bagian 1 dan 3.
4. Pasal 58  Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 menyebutkan bahwa:
Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah diatur pada BAB VII Bagian 1, 2 paragraf 1, dan Bagian 3.

Read More

SISWA SMA BUNUH MAHASISWI USAI GAGAL MEMPERKOSA

                           SISWA SMA BUNUH MAHASISWI USAI GAGAL MEMPERKOSA
                                       Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah
                                                                    Hukum Acara Pidana

                                                                      Dosen pengampu :
                                                                   Irawan Djati, M.Hum.
                                                                         Disusun Oleh :
                                                                Nama : Binti Munawaroh
                                                                     NIM : 210113123
                                                                       KELAS : SA.C

                                                                JURUSAN SYARIAH
                                                       PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
                     SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PONOROGO
                                                                              2015

SISWA SMA BUNUH MAHASISWI CANTIK USAI GAGAL MEMPERKOSA

 - Vivian Marlini Anggreini (19) Sumengandow harus meregang nyawa, Rabu (29/7) sekitar pukul 01.00 Wita. Mahasiswi cantik yang duduk di semester VII Fakultas Ekonomi Unsrat ini dibunuh oleh tetangganya sendiri, JK alias Joy (16).
Kronologi Kasus
1. Selasa (28/7) sekitar pukul 23.00, korban Vivian Sumangando pulang ke rumah di Kelurahan Sario, Lingkungan I, Kecamatan Sario. Saat itu pelaku JK alias Joy sedang duduk di teras rumah dan melihat korban lewat.
2. Tak lama setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita, korban masuk ke kamar di lantai dua rumah, hendak ganti baju. Di waktu bersamaan, pelaku menaiki atap rumahnya yang rencananya akan dibangun lantai dua, lalu ke jendela kamar korban lalu mengintip korban saat ganti baju.
3. Korban memergoki pelaku sedang mengintip dan langsung teriak. Pelaku yang panik saat itu langsung masuk lewat jendela lalu menyerang korban. Pelaku menutup wajah korban dengan bantal dan menyumpal mulutnya dengan kain sampai tak bergerak.
4. Seisi rumah korban yang adalah perempuan semua sempat mendengar korban teriak-teriak dalam kamarnya. Namun karena takut dan mengira pelaku hendak merampok dan bersenjata, mereka menutup diri di kamar sambil teriak-teriak minta tolong. Setelah korban tak berdaya, pelaku kembali ke rumahnya lewat jendela.
5. Tetangga mulai keluar akibat teriakan itu. Salah seorang anggota keluarga melaporkan kejadian itu kepada Kepala Jaga (Pala). Pala kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi. Saat itu tak ada yang berani buka pintu kamar korban. Nanti polisi tiba, baru kamar itu didobrak.
6. Saat tiba di lokasi, korban masih hidup namun sudah sangat lemah. Pertolongan pertama diberi oleh polisi, lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Tak lama setelah kejadian, sekitar pukul 01.00 Wita Rabu (29/7) dini hari, tim yang terdiri dari gabungan Manguni I Polda Sulut dan Resmob Buser Polresta Manado langsung menangkap pelaku di kamarnya. Tak ada perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya.

                                                                           ANALISIS

Dalam HAP proses penanganan perkara diawali dari:
1.    Laporan
2.    Pengaduan
3.    Tertangkap tangan (diketahui sendiri oleh petugas)
Penanganan perkara dalam kasus ini diawali dari laporan salah satu anggota keluarga dari Viviana Sumangando yang mendengar teriakan dari dalam rumah kepada Kepala Jaga dan kemudian kepala jaga melaporkan kepada polisi.
Proses penangan perkara meliputi:
a.    Penyelidikan dan Penyidikan
b.    Penangkapan dan Penahanan
c.    Penggeledahan dan Penyitaan
Tim Polsek Sario langsung kembali ke TKP, untuk menangani perkara atau untuk menindak lanjuti kejadian ini dengan mencari alat-alat bukti yang terkait dengan unsur-unsur pidana yang telah terjadi, sesuai dengan pasal 5 angka 1 KUHAP:
1.    Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a.    Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1.Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2.Mencari keterangan dan barang bukti.
3.Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
b.    Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1.Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
2.Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3.Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4.Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah dilakukan penyidikan, polisi langsung mendatangi rumah pelaku dan menangkapnya. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan dan/ peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kemudian ditahan untuk proses penyidikan, penahanan adalah penempatan tersangka ditempat tertentu oleh penyidik/penuntut umum/hakim dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Wewenang penyidik menurut pasal 7 angka 1 adalah:
1.    Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a.    Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
b.    Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
c.    Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d.    Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e.    Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f.    Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
g.    Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h.    Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i.    Mengadakan penghentian penyidikan.
j.    Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

 Pada saat ini pelaku masih disebut dengan tersangka, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Setelah pemeriksaan ditingkat penyidik dirasa lengkap. Kasus dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan, JPU yang ditunjuk segera membuat surat dakwaan berdasarkan BAP penyidik.
.
 Pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan dipersidangan. Jenis acara pemeriksaan ada 3 macam, yaitu:
a.    Acara pemeriksaan biasa, yaitu acara yang digunanakan untuk memeriksa semua tindak pidana yang tergolong kejahatan.
b.    Acara pemeriksaan singkat/sumir, yaitu acara yang digunakan untuk memeriksa tindak pidana kejahatan yang pembuktiaannya mudah dan tindak pidana pelanggaran, kecuali untuk perkara pelanggaran yang dimaksud alam pasal 205 KUHAP.
c.    Acara pemeriksaan Cepat/Roll, yaitu acara digunakan untuk memeriksa tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, yaitu tindak pidana yang ancamanya pidana penjara/kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp 7.500,00.
Dan dalam kasus ini termasuk dalam jenis acara pemeriksaan biasa, karena kasus ini tergolong kasus kejahatan.
Joy (16) divonis pidana penjara 7 tahun 3 bulan oleh Majelis Hakim. Putusan ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya karena terdakwa masih dibawah umur. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Setelah ada putusan dari hakim maka Joy diebut dengan terpiana, terpidana yaitu  seorang terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap.


Akan tetapi jika ada ketidak puasan atas putusan hakim, terdakwa/kuasa hukum boleh melakukan upaya hukum banding. Banding yaitu upaya hukum terhadap putusan pemidanaan.
Banding dapat diajukan oelh terdakwa/penasihat hukum/oleh JPU, karena alasan tidak puas dengan putusan hakim PN. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai alasan pengajuan banding.

Read More

GADIS ABG DIDUGA SEBELUM DI BUNUH DAN DI PERKOSA

                           GADIS ABG DIDUGA SEBELUM DI BUNUH DAN DI PERKOSA
                                    Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah
                                                                    Hukum Acara Pidana

                                                                      Dosen pengampu :
                                                                    Irawan Djati, M.Hum.
                                                                         Disusun Oleh :
                                                                    Nama : Aan Fahrudin
                                                                      NIM : 210113098
                                                                        KELAS : SA.C

                                                                  JURUSAN SYARIAH
                                                        PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
                        SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PONOROGO
                                                                                2015

Gadis ABG diduga sebelum dibunuh diperkosa

Nias Utara, DeteksiNusantara.Com - Lagi-lagi Kasus pembunuhan terjadi di Desa Botombawo Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, kali ini korbannya seorang anak gadis yang baru menyelesaikan Ujian Nasional beberapa Minggu yang lalu Masanurani Harefa diduga sebelum dibunuh di perkosa.

Menurut keterangan salah satu warga kepada Wartawan DeteksiNusantara.Com kejadiannya di ladang korban sekitar Pukul 14:00 WIB siang Jumat (30/05/2014) korban seperti biasanya korban pagi pagi bersama orang tuanya perempuan dan saudaranya yang lain pergi keladang untuk menderes karet, menjelang siang si Korban minta Pamit sama mamanya untuk duluan pulang karena mau masak makan siang, dan saat itu tidak ada firasat buruk sama mereka akan terjadi hal itu kepada Korban, Nah setelah habis menderes karet kedua orang tuanya dan saudaranya pulang kerumah untuk makan siang, sesampainya di rumah mereka menanyakan Apakah si Nuri sudah Pulang, tanpa mikir lagi mereka kembali ke Ladang mencari keberadaan Korban setelah beberapa lama pencarian akhirnya mereka menemukan Korban dekat sungai dalam keadaan tidak bernyawa.

Tanpa menunggu satu dengan yang lain salah satu keluarga Korban kembali ke rumah dan memberitahu masyarakat banyak dan sanak saudara keluarga dekat atas kejadian tersebut, dan tanpa di Komandoi lagi sejumlah masyarakat berbondong bondong di tempat kejadian menyaksikan apa yang telah terjadi, dengan tangis sejumlah masyarakat mengutuk pelaku pembunuhan tersebut, akibat kejadian tersebut.

Salah seorang Aparat Pemerintahan desa menghubungi pihak aparat kepolisian Polsek Sektor Tuhemberua dan tidak lama kemudian Pihak Polsek datang ke Tempat kejadian sambil melakukan olah TKP dengan mengamankan beberapa Barang Bukti.

Setelah di lakukan olah TKP Korban langsung di bawa ke Rumah sakit Umum Gunungsitoli untuk di Outopsi. Dari beberapa saksi yang di Mintai keterangan oleh pihak polisi mereka mengantongi salah satu nama warga yang di curigai.

Setelah melakukan Penyelidikan dan bukti nama yang di Curigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut di amankan oleh pihak Kepolisian dan sekarang ini masih di amankan di Polsek Tuhemberua Kabupaten Nias Utara, hingga berita ini di turunkan Pihak Polsek Tuhemberua Masih Belum Memberikan pernyataan atas kasus pembunuhan tersebut dengan alasan dalam tahap penyelidikan. (Yason Harefa)

                                                                    ANALISIS KASUS

Berdasarkan Kasus posisi dan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya korban (Masanurani Harefa).
Pada saat ini kasus ini masih berada pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mencari keterangan pada salah satu warga yang diduga sebagai pelaku pembunuhan.
Berdasarkan KUHAP, yang dimaksud penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. ( pasal 1 butir 5 KUHAP )
Sedangkan yang berwenang melakukan penyelidikan adalah penyelidik, yang dimaksud penyelidik adalah pejabat polisi negara/POLRI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (psl 1 butir 4 KUHAP) dan Setiap pejabat polri adalah penyelidik mulai dari pangkat terendah sampai yang tertinggi mulai dari Bharada-Jendral Polisi. (pasal 4 KUHAP)
Kewenangan Penyelidik (pasal 5) :
a.    Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya TP
b.    Mencari keterangan dan barang bukti
c.    Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
d.    Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Fungsi wewenang berdasarkan perintah penyidik:
a.    aPenangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
b.    Pemeriksaan dan penyitaan surat
c.    Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
d.    Membawa dan menghadapkan seseorang pd penyidik
e.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik

Pada kasus diatas, dengan adanya laporan dari aparat desa, maka polisi dari polsek sektor tuhemberua langsung datang ke TKP, maka tindakan ini polisi telah sesuai melaksanakan salah satu dari kewenangannya sebagai penyelidik yang ada pada pasal 5 huruf.
Pada kasus diatas, Tindakan lain yang dilakukan penyelidik selanjutnya adalah melakukan olah TKP. Pada proses olah TKP ini, Pengamanan yang datang pertama kali di TKP dilakukan oleh: Sabhara dan pengolahan anggota identifikasi Serse.
Pada kasus diatas tindakan penyelidik berupa olah TKP dengan mengamankan beberapa Barang Bukti, penanganan Korban dengan membawa ke Rumah sakit Umum Gunungsitoli untuk di Outopsi, Mencari keterangan dari beberapa saksi dan
menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai telah sesuai dengan prosedur acara penyelidikan yang dijelaskan dalam KUHAP, khususnya pasal 5 yang berkaitan dengan kewenangan penyelidik.
Jika nantinya berdasarkan penyelidikan keterangan saksi dan barang bukti sudah lengkap dan terbukti warga yang dicurigai itu adalah pelaku pembunuhan, maka kasus ini dapat dilanjutkan pada proses penyidikan dan status pelaku dapat dinaikkan menjadi tersangka.

Read More

Potensi Ekonomi Penjual Mi Ayam dan Bakso

POTENSI EKONOMI PENJUAL MIE AYAM DAN BAKSO

Pada tanggal 10 September 2015 saya melakukan wawancara kepada penjual mi ayam dan bakso bernama Bapak Jemadi di Desa Ngraket Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Beliau memulai usahanya pada tahun 1996, sebelum berjualan mi ayam dan bakso beliau bekerja sebagai buruh tani, tetapi beliau merasa buruh tani hasilnya tidak menentu kemudian mencoba untuk berjualan ayam, berjualan ayam pun tidak berhasil karena harganya melonjak terus. Menurutnya kedua pekerjaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara maksimal. 

Kemudian beliau mempunyai ide untuk berjualan bakso keliling, dengan harapan keadaan ekonominya akan membaik, ternyata benar peminat bakso itu semakin banyak, lama kelamaan bapak jemadi merasa tidak bisa melayani secara maksimal dengan berjualan keliling. Beliau memutuskan untuk berjualan dengan cara menetap, teras rumahnya dijadikan tempat berjualan, pembeli pun terus meningkat dan teras itu sudah tidak muat lagi menampung pelanggan yang semakin hari meningkat, akhirnya tempatnya di perluas dan rumahnya pun dijadikan tempat berjualan bakso dan mi ayam hingga saat ini. 

Dengan usaha jualan mi ayam dan bakso ini beliau mampu membiayai sekolah 3 orang anaknya dengan sangat baik, anak pertama  kuliah di Yogyakarta, anak kedua SMA di Ponorogo dan anak ketiga sekolah TK di Ponorogo. Usaha bapak jemadi berkembang dengan baik, sekarang mempunyai 5 karyawan.

Pembeli semakin meningkat berkat ketekunan ketelatenan dan k euletan. Beliau mengatakan sebisa mungkin usaha ini setiap hari harus buka, menurutnya dengan begitu pelanggan tidak berkurang malah akan semakin bertambah.

Ketika saya bertanya apakah bapak ingin membuka cabang lagi atau tidak, beliau mengatakan tidak karena kontrak tempat sekarang mahal, begini saja sudah cukup. Ditempat ini saja sudah rame, bahkan bisa dibilang dalam satu minggu sepinya hanya 1 hari saja.

Penghasilan usaha bapak jemadi pada saat sepi Rp 500.000,-/hari, ketika rame mendapat Rp 800.000,-/hari, dan pada saat lebaran penghasilannya bisa mencapai 6x lipat/hari. Setiap harinya penghasilan itu diambil Rp 250.000,-/hari untuk 5 karyawannya, Rp 60.000,-/hari untuk 3 anaknya dan sisanya untuk modal lagi besok begitu seterusnya, entah itu sepi atau rame uang karyawan dan anak tetap sama dan harus ada setiap harinya.

Pada saat sepi dan ada bahan-bahan yang sisa maka pada keesokan harinya beliau mengurangi belanjanya, seumpama ditetapkan setiap harinya 15kg ayam dan yang habis hanya 10kg maka besok hanya membeli ayam 10kg, jika 15kg sehari habis besok belanja tetap 15kg dan begitu seterusnya sehingga usahanya lancar dan tidak mengalami kerugian.

    Untuk saat ini menurut beliau, pemasukan dan pengeluaran seimbang. Belum mengalami kerugian selama berjualan dari 1996 hingga saat ini. Karena ketekunan ketaletan dan keuletan beliau lah usaha ini bisa berjalan lancar, dan beliau berharap sekarang dan seterusnya tidak ada halangan apa pun, selalu lancar dan aman.

Read More

KASUS KIMMI CHAN

KASUS KIMMI CHAN
Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah
Hukum Perikatan

 

Dosen pengampu :
Rifah Roihanah, M.KN
Disusun Oleh :
Nama : MUHAMAD AMIN ATORI
NIM : 210113123
KELAS : SA.C


JURUSAN SYARIAH

PRODI AHWAL SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PONOROGO

2015

KASUS KIMMI CHAN
Gugatan wanprestasi yang dilayangkan penyanyi Kimmi Chan terhadap PT Multi Artha Griya (MAG) di Pengadilan negeri Jakarta Barat membuahkan hasil. Pihak MAG selaku pengembang Centro City Residence diwajibkan mengembalikan dana yang telah dibayarkan Kimmi sesuai surat keputusan Perkara No 356/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR.

"Secara terang dan jelas melakukan suatu tindakan wanprestasi (ingkar janji) dan harus membayar ganti rugi atas tindakan mereka yang secara melawan hukum tidak memberikan unit apartemen yang telah dibeli, atau mengembalikan uang dari klien kami," ungkap kuasa hukum Kimmi, Agus Setiawan saat dihubungi Jumat (1/2).

Agus juga berharap dengan adanya kasus ini pembeli property agar berhati-hati dalam bertransaksi. Bagi mereka yang memiliki kasus dengan MAG siap membantu.

"Kami menghimbau agar berhati-hati dalam membeli property. Pastikan perusahaan tersebut sehat dan tidak bermasalah dan apabila ada konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan Centro City Residence, mari sama-sama kita melakukan class action agar perusahaan tersebut dapat dipailitkan. Saya akan bersedia membantu gratis," katanya lagi.

Kimmi telah empat tahun membayar cicilan apartemen yang ditempati, namun hingga kini aplikasi kepemilikan tidak juga disetujui. Padahal uang muka yang dibayarkan sebanyak 10 kali dengan total pembayaran sebesar Rp 128.524.000, juga tidak dikembalikan oleh pihak apartemen.

Kimmi pun melayangkan somasi tapi tidak mendapat tanggapan dan akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 372 dan 378 KUH Pidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.


ANALISIS

Detik lahirnya perjanjian adalah sejak adanya kata sepakat. Ada beberapa teori untuk menentukan telah terjadi kata sepakat. Yaitu:

1.      Teori kehendak

Teori ini menekankan kehendak seseorang. Jika kehendak seseorang telah diketahui, maka dikatakan telah terjadi kata sepakat

2.      Teori pernyataan

Kehendak seseorang harus dinyatakan secara tegas untuk tercapainya kata sepakat. Jadi teori ini berpegang pada apa yang dinyatakan.

3.      Teori kepercayaan

Menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

Akibat persetujuan menurut Pasal 1338 (1) BW menentukan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa persetujuan tersebut mengikat para pihak.

Batalnya perjanjian menurut Pasal 1266 BW menetukan 3 syarat, yaitu:

1.      Harus merupakan persetujuan timbal balik

2.      Harus ada ingkar janji

3.      Putusan hakim, pembatalan harus melalui putusan hakim

Dalam kasus ini PT Multi Artha Griya sudah melakukan persetujuan atau perjanjian bersama Kimmi Chan berdasarkan teori kehendak, pernyataan, dan kepercayaan. Akan tetapi perjanjian itu harus batal karena PT MultiArtha Griya telah melakukan ingkar janji dengan tidak memberikan apartemen yang sudah dibayar oleh Kimmi Chan dan menurut pasal 1266 BW pperjanjian itu bisa dibatalkan.

Ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya kewajiban debitur dan bukan karena keadaan yang memaksa.

Ada 3 bentuk ingkar janji yaitu:

1.      Tidak memenuhi prestasi sama sekali

2.      Terlambat memenuhi prestasi

3.      Memenuhi prestasi secara tidak baik

Kasus ini adalah kasus wanprestasi karena Debitur (PT Multi Artha Griya)  tidak melaksanakan kewajibannya dan bukan karena adanya keadaan memaksa.

 Dan ini termasuk dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, Karena Apartemen itu sudah di bayar dengan uang muka dan total pembayaran 10 kali sebesar Rp 128.524.000, Akan tetapi Apartemen tersebut tidak diberikan kepada Kimmi Chan dan uang yang telah dibayarkan kepada PT Multi Artha Griya (MAG) tidak dikembalikan.

Dalam hal PT Multi Artha Griya ingkar janji, Kimmi Chan dapat menuntut:

1.        Pemenuhan perikatan

2.        Pemenuhan oerikatan dan ganti rugi

3.        Ganti rugi

4.        Pembatalan persetujuan timbal balik

5.        Pembatalan dengan ganti rugi

Akan tetapi ganti rugi dalam ingkar janji tidak dijelaskan secar a luas dalam BW. Ganti rugi dapat berupa sebagai pengganti dari prestasi, dapat juga berdiri dendiri disamping prestasi. Secara umum biasanya berbentuk uang  sebab dalam BW hanya diatur mengenai kerugian yang bersifat materiil saja. Dalam pasal 1246 BW menentukan:

1.      Kerugian yang nyata-nyata diderita

2.      Keuntungan yang seharusnya diperoleh

Read More

SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI SOSIOLOGI

                                      SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI SOSIOLOGI
                               Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah
                                                                        “SOSIOLOGI”

                                                         


                                                                           Disusun oleh:

                                                                          Zikri Fadli AS
                                                                         Siti Mahmudah
                                                                        Aan Fakhruddin

                                                                       Dosen Pengampu:
                                                           Syamsul Wathoni, S.H.I, M.SI.


                                                                 JURUSAN SYARIAH
                                          PROGRAM STUDI AKHWALU SYAHSIYAH
                                        SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
                                                                (STAIN) PONOROGO
                                                                               2015


                                                                              BAB I
                                                                   PENDAHULUAN

 
A.    Latar Belakang
Sebagai kita telah maklum bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu hasil penelitian yang sistematik atas fakta-fakta mengenai bidang-bidang tertentu.
Pada ahli sosiologi mempelajari struktur-struktur dan proses-proses kehidupan sebagai suatu keseluruhan, dan karenanya memerlukan suatu pendekatan yang berlainan dari pada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang dikaitkan dengan satu dan lain aspek kehidupan sosial yang terbatas.
Kita tahu sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup.
Perkembangan sosiologipun menjadi hal yang perlu diteliti factor-faktornya,  dengan kemunculan berbagai macam teori dibelahan dunia terutama di amerika, jerman dan prancis sebagai Negara yang memiliki kekuasaan atau dijuluki Negara adikuasa dan begitu juga hal-hal yang perlu kita ketahui apa yang mendasari dan melopori perkembangan sosiologi di Indonesia.

B.    Rumusan Masalah
1.    Bagaimanakah perkembangan teori sosiologi dunia ?
2.    Bagaimanakah perkembangan teori sosiologi di Indonesia ?

                                                                              BAB II
                                                                     PEMBAHASAN

A.    Sejarah Perkembangan Sosiologi
Kata sosiologi pertama digunakan oleh Auguste Comte orang Prancis pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul “Positive Philosophy” hingga Comte umumnya dianggap bapak sosiologi.
Seorang warga negara Prancis bernama Herbert Spencer pada tahun 1978 mengembangkan teori yang diberi nama “Evolusi Sosial” dimana setelah teori tersebut diterima masyarakat kemudian di tolak, namun sekarang diterima kembali dalam bentuk yang berbeda, Spencer menggunakan teori Darwin dalam masyarakat manusia. 
Kemudian pada tahun 1883, seorang Amerika yang bernama Laster Word menerbitkan sebuah buku berjudul Dynamic Sociology didalam buku itu menganjurkan suatu kemajuan sosial melalui aksi sosial yang dibimbing oleh ahli sosiologi.
Pada tahun 1895 Emile Dukheim menerbitkan buku “Rules of Sociological Metodologi of Sociological method yang menguraikan metodologi tentang bunuh diri pada berbagai kelompok masyarakat atau penduduk, memang Dukheim adalah salah satu pelapor terkemuka dalam mengembangkan sosiologi.
Max Weber 1864-1920 percaya bahwa metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam tidak bisa digunakan untuk menguji persoalan dalam ilmu sosial.
Pada tahun 1890-an mata pelajaran sosiologi mulai diberi diberbagai universitas. Pada tahun 1895 jurnal sosiologi Amerika mulai diterbitkan pada tahun 1909 didirikan American Sociological Industrialisasi.

B.     Studi Sosiologi
Pentingnya kita mempelajari sosiologi karena dengan sosiologi kita bisa memperoleh suatu pandangan mengenai lingkungan sosial dan sekaligus bisa meneliti golongan atau masyarakat disekitar kita yang jarang atau bahkan tidak pernah kita kenal. Sasaran utama sosiologi adalah untuk meramalkan dan mengendalikan tingkah laku. 
C. Perkembangan teori sosiologi dunia
Kita mungkin bertanya bagaimana perkembangan sosiologi hingga mencapai bentuknya seperti sekarang. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial. llmu ini membahas tentang masyarakat.
Namun saat itu, pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum saja, seperti perang, ketegangan atau konflik sosial, dan kekuasaan dalam kelas-kelas penguasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pembahasan tentang masyarakat meningkat pada cakupan yang Iebih mendalam yakni menyangkut susunan kehidupan yang diharapkan dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sejak itu. berkembanglah suatu kajian baru tentang masyarakat yang disebut sosiologi.
Menurut Berger dan Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap sudah seharusnya demikian nyata dan benar. L Laeyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi,   :
•    terjadinya dua revolusi, yakni revolusi industri dan revolusi Prancis,
•    tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15,
•    peruhahan di bidang sosial dan politik,
•    perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther.
•    meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern.
•    berkembangnva kepercayaan pada diri sendiri.
Menurut Laeyendecker, ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang masyarakat Eropa dan seakan membangunkannya setelah terlena beberapa abad.
Auguste Comte, seorang filsuf Prancis. melihat perubahan-perubahan tersebut tidak saja bersifat positif seperti berkembangnva demokratisasi dalam masyarakat. tetapi juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah terjadinya konflik antarkelas dalam masyarakat. Menurut Comte, konflik-konflik tersebut terjadi karena hilangnva norma atau pegangan (normless) bagi masvarakat dalam bertindak. Comte berkaca dari apa yang terjadi dalam masyarakat Prancis ketika itu (abad ke-19). Setelah pecahnva Revolusi Prancis, masyarakat Prancis dilanda konflik antarkelas. Comte melihat hat itu terjadi karena masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Comte membayangkan suatu penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun. Comte belum berhasil rnengembangkan hukum-hukum sosial tersebut menjadi sebuah ilmu. Ia hanya memberi istilah bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya Rules Of Sosiological Method. Meskipun demikian, atas jasanva terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai Bapak Sosiologi. Meskipun Comte mendapatkan istilah Sosiologi, Herbert Spencer-lah yang mempopulerkan istilah tersebut melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat manusia dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. 
Menurut Comte, suatu organ akan lebih sempurna jika organ itu bertambah kompleks karena ada diferensiasi (proses pembedaan) di dalam bagian-bagiannya. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah system yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung sebagaimana pada organisme hidup. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, dan suatu transisi dan homogen ke heterogen dan kondisi yang sederhana ke yang kompleks. Setelah buku Spencer tersebut terbit, sosiologi kemudian berkembang dengan pesat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Salah satu Negara yang mengalami perkembangan teori sosiologi seperti dinegara bagian Amerika, perancis, dan jerman. Namun terdapat perbedaan yang mendasari munculnya dan berkembangnya sosiologi di masing-masing wilayah seperti wilayah di Amerika, perkembangan sosiologi disebabkan oleh karena munculnya lembaga-lembaga pendidikan, seperti universitas-universitas, yang melahirkan banyak ilmuan sosiologi sehingga membuatnya berkembang pesat. 
Sedangkan dibelahan Eropa, Munculnya Ilmu Sosiologi diawali dengan perkembangan masyarakat di Eropa pada abad ke-18. Proses jangka panjang lah yang menjadi tonggak awal sejarah sosiologi yaitu ditandai dengan adanya tumbuhnya kapitalisme, perubahan sosial politik, perkembangan kegerejaan, individualisme yang meningkat, terbitnya ilmu pengetahuan modern, tumbuhnya kepercayaan kepada diri sendiri. Selain itu dua revolusi, revolusi Inggris dan Perancis, juga memengaruhi perkembangan sosiologi.                 
Pada revolusi industri di Inggris, dalam karya sosiologi pertamanya The Positive Phylosophy, Auguste Comte melihat fenomena gap antara yang kaya dan yang miskin karena ketidakmerataan perkembangan ekonomi dan kesejahetraan di daerah pusat industri dan. Maka terjadilah ketidakteraturan tatanan sosial yang ada di masyarakat sehingga beberapa orang mulai berfikir bagaimana caranya dampak industrialisasi tersebut dapat memperkecil tingkat kemiskinan dan mengarahkan perkembangan masyarakat ke arah yang kebih baik. Selain itu revolusi Perancis juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi di Eropa. Sistem kekuasaan Teokrasi yang berkembang di Perancis dengan kediktatoran raja membuat rakyat sengsara karena kesewang-wenangan sehingga muncullah revolusi Perancis yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Maka sosiologi di Eropa lebih mengarah kepada penyelesaian masalah-masalah sosial (social problems solving). Sejak saat itu sosiologi berkembang pesat di Eropa.
D. Sejarah Perkembangan Sosiologi di Indonesia
Sejarah ilmu Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka. Sri Paduka Mangkunegoro IV, misalnva, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda (intergroup relation) dalam ajaran Wulang Reh.                     Selanjutnya, Ki Hadjar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di Taman Siswa yang didirikannya. Hal yang sama dapat juga kita selidiki dan berbagai karya tentang Indonesia yang ditulis oleh beberapa orang Belanda seperti Snouck Hurgronje dan Van Volenhaven sekitar abad 19. Mereka menggunakan unsur-unsur sosiologi sebagai kerangka berpikir untuk memahami masyarakat Indonesia. Snouck Hurgronje, misalnya, menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami masyarakat Aceh yang hasilnya dipergunakan oleh pemerintah Belanda untuk menguasai daerah tersebut.                                     Dari uraian di atas terlihat bahwa sejarah sosiologi di Indonesia pada awalnya, yakni sebelum Perang Dunia II hanya dianggap sebagal ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan Iainnya. Dengan kata lain, sosiologi belum dianggap cukup penting untuk dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan, yang terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.                                  Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum (Rechtsshogeschool) di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Namun, seiring perjalanan waktu, mata kuliah tersebut kemudian ditiadakan dengan alasan bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam pelajaran hukum. Dalam pandangan mereka, yang perlu diketahui hanyalah perumusan peraturannya dan sistem-sistem untuk menafsirkannya. Sementara, penyebab terjadinya sebuah peraturan dan tujuan sebuah peraturan dianggap tidaklah penting.                Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adalah Soenario Kolopaking yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta (sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM). Akibatnya, sosiologi mulai mendapat tempat dalam insan akademisi di Indonesia apalagi setelah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu di luar negeri sejak tahun 1950. Banyak para pelajar Indonesia yang khusus memperdalam sosiologi di luar negeri, kemudian mengajarkan ilmu itu di Indonesia.                                  Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Djody Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Kehadiran buku ini mendapat sambutan baik dan golongan terpelajar di Indonesia mengingat situasi revolusi yang terjadi saat itu. Buku ini seakan mengobati kehausan mereka akan ilmu yang dapat membantu mereka dalam usaha memahami perubahan-perubahan yang terjadi demikian cepat dalam masyarakat Indonesia saat itu. Selepas itu, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi yang ditulis oleh seorang mahasiswa.

- Prof.Dr.Soerjono Soekanto membagi dua periode perkembangan sosiologi di Indonesia yaitu :
1. Sebelum Proklamasi :                                      Sri Paduka Mangkunegara IV dari Surakarta, Ki Hajar Dewantara ( alm ), Snouck   Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, Recht Hogeschool
 2. Setelah Proklamasi :                                  Berdirinya fakultas sosiologi dan politik UGM , Munculnya karangan buku yang berjudul sosiologi Indonesia oleh M.R. djody   Gondokusumo, Hassan Shadily mengarang buku yang berjudul sosiologi untuk masyarakat   Indonesia, Selo Soemardjan mengarang buku yang berjudul social change in Yogyakarta

                                                                             BAB III
                                                                           PENUTUP

KESIMPULAN
Sosiologi pertama digunakan oleh Auguste Comte orang Prancis pada tahun 1838 dalam bukunya yang berjudul “Positive Philosophy” hingga Comte umumnya dianggap bapak sosiologi. Ada enam bagian yang merupakan garis besar dalam sosiologi dan ada tiga tahapan studi sosiologi yakni:
Tahapan-tahapan tersebut adalah:
-     Sifat dasar manusia dan perkembangannya
-      Interaksi manusia dan hubungannya
-      Penyesuaian bersama dalam lingkungan
Kita mungkin bertanya bagaimana perkembangan sosiologi hingga mencapai bentuknya seperti sekarang. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial. llmu ini membahas tentang masyarakat.
Namun saat itu, pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum saja, seperti perang, ketegangan atau konflik sosial, dan kekuasaan dalam kelas-kelas penguasa.
Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Djody Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Kehadiran buku ini mendapat sambutan balk dan golongan terpelajar di Indonesia mengingat situasi revolusi yang terjadi saat itu. Buku ini seakan mengobati kehausan mereka akan ilmu yang dapat membantu mereka dalam usaha memahami perubahan-perubahan yang terjadi demikian cepat dalam masyarakat Indonesia saat itu. Selepas itu, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi yang ditulis oleh seorang mahasiswa.
dibelahan Eropa, Munculnya Ilmu Sosiologi diawali dengan perkembangan masyarakat di Eropa pada abad ke-18, sedangkan di Amerika dikarnakan kemajuan dari munculnya lembaga-lembaga pendidikan.

                                                                    DAFTAR PUSTAKA

G. Kartasapoertra, Sosiologi Umum, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987

Soejana Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bruce. J. Cohen, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Rineka Cipta tahun 1992
Maryati, Kun. 2001. Sosiologi untuk SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga.
Ritzer, George, Dogles j Goodman.teori Sosiologi Modern, Jakarta:PRENADA MEDIA,2004

Read More

KEKUASAAN, KEWEWENANGAN DAN KEPEMIMPINAN

KEKUASAAN, KEWEWENANGAN DAN KEPEMIMPINAN
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah
Sosiologi

 

Dosen pengampu :
Syamsul Wathoni, S.H.I., M.SI.
Disusun Oleh :
M. Bisri Mustofa
Fredi David
Binti Munawaroh

JURUSAN SYARIAH
PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PONOROGO
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Dalam ilmu sosiologi, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana pemimpin selalu ada dalam berbagai kelompok baik kelompok besar seperti pemerintahan maupun kelompok kecil seperti kelompok RT sampai kelompok ibu-ibu arisan.
Dari sekelompok individu dipilih salah satu yang mempunyai kelebihan di antara individu yang lain, dari hasil kesepakatan bersama, maka munculah seorang yang memimpin dan di sebut sebagai pemimpin. Kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama.
Dari kepemimpinan itu, maka munculah kekuasaan. kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan social yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan anggota-anggotanya. Selain itu, pemimpin juga mempunyai wewenang untuk memerintah anggotanya. Wewenang merupaka hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.
Maka kepemimpinan tidak akan pernah lepas dari kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur anggota-anggotanya. Dari makalah ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana hakikat kepemimpinan, kekeuasaan, dan kewenangan yang sebenarnya karena dilihat masih banyaknya orang yang menjadi pemimpin namun menyalah gunakan kekuasaannya dan kewenangannya.

B.    Rumusan Masalah
1.    Apa pengertian kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan?
2.    Apa sumber kekuasaan, dan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan?
3.    Apa bentuk-bentuk wewenang?
4.    Bagaimana sifat dan tugas-tugas seorang pemimpin?

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Definisi Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan

-    KEKUASAAN
Definisi kekuasaan, manurut para ahli sosiologi, yaitu :
a.    Max weber, kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan social yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
b.    Selo soemardjan dan soelainan soemardi, menjelaskan bahwa adanya kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai.
c.    Ralf dahrendorf, kekuasaan adalah milik kelompok, milik individu dari pada milik struktur social.
d.    Soerjono soekanto, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.
-    WEWENANG
Definisi wewenang, menurut para ahli sosiologi, yaitu :
1.    George R.Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupaka hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.
2.    Mac Iver R.M, wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan social, yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat. 
3.     Soerjono Soekanto, bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.
4.    Max weber, wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah.
-    KEPEMIMPINAN
Definisi kepemimpinan, diantaranya:
a.     Kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama.
b.    Kepemimpinan adalah pengawalan dan pemeliharaan suatu struktur dalam harapan dan interaksi.
c.    Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dan diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu.
B.    KEKUASAAN
1.    Sumber-sumber Kekuasaan
Sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki para penguasa atau pemimpin, dalam masyarakat informal maupun formal adalah :
a)    Seseorang yang mempunyai harta benda (kekayaan) yang lebih banyak, sehingga mempunyai keleluasan untuk bergerak dan mempengaruhi pihak lain.
b)    Dengan status tertentu, seseorang dapat memberikan pengaruhnya atau memaksa pihak lain supaya melakukan sesuatu sesuai kehendaknya.
c)    Wewenang legal atas dasar peraturan-peraturan formal (hukum) yang dimiliki seseorang, dapat memberikan kekuasaan pada seseorang untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketetapan dalam peraturan.
d)    Kekuasaan dalam pula tumbuh dari adanya kepercayaan khalayak, seperti tradisi, kesucian, dan adat istiadat.
e)    Kekuasaan yang tumbuh dari khrisma atau wibawa seseorang.
f)    Kekuasaan yang didasarkan pada pedelegasian wewenang.
g)    Kekuasaan yang tumbuh dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan.
2.    Unsur-unsur Kekuasaan
Soerjono Soekanto mengambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat dijumpai pada hubungan sosial antara manusia maupun antar kelompok, yaitu yang meliputi :
1.    Rasa Takut
Perasaan takut pada seseorang pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tidakan pada orang yang ditakuti tadi; rasa takut ini bernuansa negatif, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa. Untuk menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, seseorang atau sekelompok orang akan patuh atau berbuat apa saja sesuai dengan keinginan fihak yang ditakutinya. Disamping kepatuhan, adakalanya secara disadari atau tidak orang atau sekelompok orang itu meniru tindakan orang-orang yang ditakuti (disebut sebagai matched dependend behavior) . Rasa takut merupakan gejala umum yang terdapat dimana-mana, dan bila dilekatkan pada suatu pola pemerintahan negara rasatakut ini biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat dengan pemerintahan otoriter.
2.    Rasa Cinta
Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa, masing-masing fihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah fihak, yaitu antara kekuasaan dan yang dikuasai, bersifat positif, dari keadaan ini maka suatu sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur.
3.    Kepercayaan 
Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih, satu fihak secara penuh percaya pada fihak lainnya, dalam hal ini pemegang kekuasaan, terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya; dengan kepercayaannya ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk melanggengkan suatu bentuk kekuasaan.
4.    Pemujaan
Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain; akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun ke luar masyarakat.
3.    Cara Mempertahankan Kekuasaan
Setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakam, demi stabilnya masyrakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya adalah antara lain :
1.    Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa, dimana peraturan-peraturan tersebut akan menguntungkan penguasa, keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seseorang penguasa kepada pennguasa lain (yang baru);
2.    Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya, yang meliputi agama, ideologi dan seterusnya;
3.     Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik;
4.     Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. 

C.    KEWEWENANGAN
Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksa¬naan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangann. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaan.
Dipandang dari sudut masyarakat, kekuasaan tanpa wewenang meru¬pakan kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. Wewenang hanya mengalami perubahan dalam bentuk. Berdasarkan kenyataannya wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat. Wewenang ada beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:
1.    Wewenang Kharismatis, Tradisional, dan Rasional (Legal)
Perbedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal) dikemukakan oleh Max Weber. Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat orang tersebut karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun seke¬lompok orang. Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tadi dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis, tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga clan bahkan menjiwai masyarakat.
Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. sistem hukum ini dipahamkan sebagai kaidah yang telah diakui, ditaati masyarakat, dan telah diperkuat oleh Negara.

2.    Wewenang Resmi dan Tidak Resmi
Wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional, dan factor saling kenal. Contohnya pada cirri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga atau pada diri seorang yang sedang mengajar di kelas.
Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

3.    Wewenang Pribadi dan Teritorial
Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok, dan unsur kebersamaannya sangat berperan penting. Para individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, yaitu dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang.
Wewenang territorial, yang berperan penting yaitu tempat tinggal. Pada kelompok teroterial unsure kebersamaan cendrung berkurang, karena desakan factor-faktor individualisme. Wewenang pribadi dan territorial sangat berbeda namun dalam kenyataan keduanya berdampingan.  
   
4.    Wewenang Terbatas dan Menyeluruh
Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencangkup semua sector dalam bidang kehidupan, namun terbatas pada salah satu sector bidang. Contohnya, seorang mentri dalam negri tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan yang yang menjadi urusan wewenang mentri luar negri.
        Wewenang meenyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, bahwa setiap Negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

D.    KEPEMIMPINAN
Sifat-sifat Kepemimpinan :
1.    Kepemimpinan otokratis, merupakan bentuk kepemimpinan yang relatif ditentukan sendiri, merupakan hukum sendiri, dimana seorang pemimpin disini menguasai segala-galanya.
2.    Kepemimpinan paternalistis, merupakan bentuk kepemimpinan yang hampir sama dengan bentuk otokratis, namun disini seorang pemimpin masih memerlukan konsultasi dengan fihak-fihak yang dianggap dapat membantu permasalahan-permasalan yang dihadapinya; kebutuhan-kebutuhan dan keinginan orang lain masihdiperhatikan, namun keputusan terakhir ada pada tangan seorang pemimpin.
3.    Kepemimpinan demokratis, merupakan bentuk kepemimpinan yang paling dianggap populer pada masyarakat yang telah maju, karena pola kepemimpinannya dianggap lebih aspiratif dan lebih bisa dipertanggung jawabkan, karena orang banyak ikut berperan dalam kebijakan-kebijakan seorang pemimpin.
4.    Kepemimpinan eksekutif, merupakan bentuk kepemimpinan yang biasanya tampil di belakang layar, bentuk ini sering tampil sebagai kelompok kecil atau wakil yang mendukung seorang pempinan.
Tugas-tugas pemimpin:
Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin adalah :
a.    Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok, maka dapat disusun suatu sekala prioritas mengenai keputusan yang perlu diambil untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi.
b.    Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
c.    Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin.

BAB III
KESIMPULAN

Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok social di masyarakat.
kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan social yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
wewenang merupaka hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.
Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dan diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu.
Sumber kekuasaan terdiri dari harta benda, status, wewenang legal, charisma, dan pendidikan. Selain itu unsure kekuasaan juga berpengaruh yaitu meliputi: rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Lapisan kekuasaan yaitu tipe kata, tipe oligarkis, dan tipe demokratis.
Bentuk wewenang terdiri dari:
1.      Wewenang karena charisma, tradisional, dan rasional.
2.      Wewenang resmi dan tidak resmi.
3.      Wewenang pribadi dan territorial.
4.      Wewenang terbatas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani.2007.SOSIOLOGI “skematika, teori, dan terapan”.Bumi aksara : Jakarta.

Soekanto, Soerjono.2012. Sosiologi Suatu Pengantar.PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.

Read More