KASUS LEGISLATIF (Kasus Korupsi Dana Alokasi Umum dan Penyaluran Dana Eks Pinjaman Daerah Kendal Pada 2003/2004)

KASUS LEGISLATIF
(Kasus Korupsi Dana Alokasi Umum  dan Penyaluran Dana Eks Pinjaman Daerah Kendal Pada 2003/2004)

A. Legislatif (Legislathief)

Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Dalam UUD 1945 pasal 19 s.d. 22B secara eksplisit dirumuskan tujuan, fungsi, dan wewenang DPR yang menjadi pedoman lembaga legislatif dalam pola penyelenggaraan negara, optimalisasi lembaga perwakilan serta memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi.
Selanjutnya, di pasal 20A UUD 1945 ayat 1 ditetapkan fungsi DPR antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
a.      Fungsi Legislasi
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
b.      Fungsi Anggaran
DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
c.       Fungsi Pengawasan
DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mempunyai tugas sebagai kedaulatan negara. Dengan memiliki beberapa kewenangan atau kekuasaan yaitu kewenangan  untuk menetapkan dan mengubah UU sesuai pasal 3 dan 37 ayat UUD 1945 serta menetapkan garis-garis besar Negara. Selain MPR Lembaga legislatif di Indonesia juga meliputi DPR untuk pusat dan DPRD untuk tingkat provinsi dan kabupaten / kota ditambah DPD sebagai perwakilan daerah. DPR-RI memiliki tugas diantaranya membentuk undang-undang dan melakukan pengawasan (supervisi) terhadap penggunaan APBN, namun apa yang terjadi apabila DPR menyalahgunakan tugas, fungsi, dan kewenangannya? Alhasil yang terjadi adalah perbuatan pidana yang sangat familiar saat ini, yaitu korupsi.
Mungkin tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa “ladang” korupsi bukan hanya birokrasi dikalangan eksekutif yang akan dibahas kemudian, tetapi juga dikalangan legislatif. Mengapa tidak, sudah begitu banyak anggota DPRD maupun DPR dihukum secara berjamaah dalam kasus tindak pidana korupsi. Ketika mereka menjadi terperiksa / tertuduh, mereka ramai-ramai beralibi ‘azas praduga tak bersalah’ dan ‘pembunuhan karakter’, seolah-olah yang terlihat adalah bahwa mereka dizalimi sekaligus bersembunyi dibalik azas yang paling terkenal dalam hukum pidana itu. Anehnya, anggota DPR yang terperiksa dan terpidana itu selalu memiliki anggapan yang sering disampaikan melalui media cetak atau media elektronik sebagai permainan politik.

1. Kasus Murdoko

• KPK Periksa Ketua DPRD Jateng Sebagai Tersangka Korupsi APBD

Jakarta - Sepekan berselang sejak ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPRD Jateng Murdoko dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal 2003/2004.
"M diperiksa sebagai tersangka," tutur Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (3/4/2012)
Sampai pukul 10.30 WIB, Murdoko belum hadir di kantor KPK. Besar kemungkinan jika dia datang dan kondisi kesehatannya memungkinkan, dia akan ditahan seperti tersangka-tersangka KPK lainnya.
Komisi     Pemberantasan Korupsi membidik Murdoko atas dua kasus dugaan korupsi dengan taksiran kerugian uang negara senilai Rp 4,75 miliar. Kasus ini terjadi saat Murdoko menjabat anggota DPRD Semarang periode 1999-2004.
Kasus pertama, ia diduga melakukan korupsi Dana Alokasi Umum 2003 sebesar Rp 3 miliar dengan modus pinjaman kepada pemerintah Kendal. Kedua, Murdoko juga diduga terbelit kasus penyaluran dana eks pinjaman daerah Kendal pada 2003/2004.

• Analisis Penyebab Kasus Korupsi Murdoko

Korupsi merupakan tindak kejahatan dimana secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
            Dari kasus diatas mengenai korupsi yang dilakukan oleh Murdoko selaku badan legislative dapat ditarik kesimpulan tantang alasannya melakukan korupsi. Murdoko melakukan korupsi dikarenakan lemahnya tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu menggunakan uang rakyat untuk memperkaya dirinya bukan untuk disalurkan kembali ke rakyat yang semestinya. Kurangnya transparasi dalam pengambilan keputusan pemerintah juga merupakan kelonggaran bagi Murdoko untuk melakukan korupsi.
            Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang banyak tentu menjadi suatu iming-iming bagi mereka yang tidak kuat menahan ambisi memperkaya diri sendiri. Iman serta jiwa yang kuat akan mental uang diperhitungakn disini oleh masing-masing individu yang melakukannya. Seseorang mempunyai suatu privasi dalam hidupnya yang memang sebenarnya tidak dapat diketahui dengan blak-blakan. Lingkungannya yang tertutup membuat Murdoko mampu melakukan korupsi dengan sesuka hatinya sebagai badan legislative memanfaatkan jaringan kolega teman-temannya maupun teman sejabatannya.
Lemahnya ketertiban umum menjadikan mereka tidak takut akan hukuman yang menjatuhi mereka. Jika di dalam media masa memiliki kekuatan untuk meliput suatu perkara yang sudah terungkap tetapi media memiliki ruang yang membuat dirinya tidak diperkenankan meliput kehidupan dan bagaimana suatu proyek itu dijalankan dengan semestinya.
            Korupsi merupakan tindakan yang melibatkan antara tindakan penggelapan, nepotisme, dan juga penyalahgunaan di bidang pemerintah yang seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan pemerintah, dan penipuan. Keinginan untuk terbiasanya hidup glamour dirasakan oleh Murdoko yang menganggap gaji pemerintahan dirasa kecil sehingga untuk menambah pundi-pundinya beliau melakukan korupsi terhadap dana atau suatu proyek yang sedang dikerjakannya.
            Korupsi terjadi dapat dikarenakan di berbagai bidang. Bisa karena lembaganya, peraturan yang dianggap hanya sebagai pil pahit sementara yang terkadang tidak membuat jera karena begitu ringannya, atau bisa karena masyarakatnya sendiri yang tidak tahan melihat uang berlibat ganda.
    Dalam kasus ini Murdoko melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UUD 1945 pasal 20A ayat 1.

• Solusi untuk mengatasinya

           Lembaga yang menangani kasus korupsi sebenarnya adalah Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Namun lembaga ini belum bisa ataupun belum maksimal dalam penanganan kasus korupsi yang ada karena masih belum ada yang terungkap masalahnya. Sehingga KPK benar-benar harus bisa memberantas semua kasus Korupsi di Negeri ini oleh karena itu :
Diawali dengan mempunyai jiwa kejujuran karena kejujuranlah yang dapat memberantas korupsi. Apabila individual kita memiliki jiwa kejujuran maka kasus korupsi di negeri ini akan semkin berkurang bahkan perlahan akan mampu terselesaikan.
Pemerintah juga harus tegas memberikan hukum terhadap orang yang tersandung kasus korupsi. Kalau perlu berikan hukuman yang berat agar dapat membuat jera orang-orang yang tersandung korupsi.
Selanjutnya adalah agama. Di mana setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Kita menemukan pendidikan tentang agama secara intens hanya pada pesentren, madrasah, atau yang sejenisnya di agama lain.Jika pendidikan agam lebih diperbanyak dan secara kontinyu, pastinya akan memberikan dampak yang cukup baik untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik. Baik dari segi pengetahuan umum, maupun pengetahuan agama.

B. SOLUSI LAIN :
•    Solusi Radikal
Korupsi merupakan extra ordinary crime, maka penanganannya harus dengan cara radikal. Jadi, 'hukuman mati' untuk koruptor harus dilegalkan. Meskipun belum ada terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman mati, tapi suatu saat pasal ini akan efektif dan harus diberlakukan di Indonesia. Sehingga, hukuman mati menjadi solusi jitu untuk memberantas korupsi. Jika tak ada pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor, dan hukuman yang diberikan kepada mereka terlalu ringan, maka hal itu pasti tidak akan menimbulkan efek jera.
Untuk itulah, perlu pembenahan sistem hukum, sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi. Pembenahan itu terkait banyaknya koruptor yang divonis bebas. Apalagi, banyak koruptor mendapat fasilitas mewah di dalam tahanan.
•    Sistem penggajian yang layak.
Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa.
•    Larangan menerima suap dan hadiah.
Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.
•    Teladan pemimpin.
Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.